Perkuat Pengawasan Berbasis Data, Bawaslu Kutim Hadiri Evaluasi IKP Nasional

Sangatta, Bawaslu Kutai Timur - Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengikuti Sosialisasi Model Evaluasi dan Pengumpulan Data Pendukung Evaluasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 secara daring, Selasa (4/8). Kegiatan yang diselenggarakan Puslitbangdiklat Bawaslu RI tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu sebagai upaya memperkuat strategi pencegahan sejak dini.

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI Herwyn J. Malonda. Turut hadir Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni, Inspektur Utama Bawaslu RI, Rini Wartini, serta jajaran Inspektur Wilayah. Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengikuti kegiatan secara daring bersama jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Herwyn J. Malonda menegaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) harus terus dikembangkan sebagai early warning system atau sistem peringatan dini yang mampu beradaptasi dengan dinamika penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, perkembangan teknologi, perubahan pola pelanggaran, serta dinamika regulasi menuntut Bawaslu memiliki instrumen pemetaan kerawanan yang lebih responsif dan akurat.

"Indeks Kerawanan Pemilu harus kita jadikan sebagai sistem peringatan dini yang semakin adaptif. Kita tidak sekadar mengevaluasi angka dan metode, tetapi menjadikan IKP sebagai pondasi penting untuk membaca potensi kerawanan serta mengambil langkah pencegahan sebelum berkembang menjadi pelanggaran," ujar Herwyn.

Menanggapi kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Kutai Timur Kordiv. Pencegahan, parmas dan Humas, Agustinus Verdi Logo menyampaikan bahwa sosialisasi ini memberikan pemahaman yang semakin komprehensif mengenai pentingnya data dalam penyusunan dan evaluasi IKP sebagai dasar pelaksanaan pengawasan yang lebih terarah.

"Evaluasi IKP menjadi bagian penting dalam memperkuat strategi pencegahan. Dengan data yang akurat dan evaluasi yang berkelanjutan, Bawaslu dapat lebih dini memetakan potensi kerawanan sehingga langkah-langkah pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan efektif," ujar Logo.