Perkuat Pemahaman Teknis Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kutim Gelar Peningkatan Kapasitas
|
Sangatta, Bawaslu Kutai Timur - Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat kapasitas jajaran pengawas pemilu melalui diskusi peningkatkan kapasitas SDM jajaran Sekretariat dengan tema Teknis Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, yang digelar pada Rabu (11/11/2026) di Ruang Rapat Bawaslu Kutai Timur.
Kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas seluruh jajaran dalam memahami teknis pengisian formulir penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan pemilihan yang diikuti oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Kapala Sekretariat serta seluruh jajaran staf sekretariat.
Anggota Bawaslu Kutai Timur dalam arahannya menyampaikan terkait pentingnya pentingnya penguasaan pemahaman terkait prosedur penanganan pelanggaran sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tahapan pemilu .
“Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kapasitas kita semua, termasuk kami para pimpinan. Proses penerimaan laporan penanganan pelanggaran mulai dari pelaporan, sehingga kita perlu terus memperkuat pemahaman dan kemampuan teknis,” ujar Aji.
Ketua Bawaslu Kutai Timur, Aswadi dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran kesekretariatan dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Menurutnya, sebagai lembaga pengawas, Bawaslu secara prinsip tidak boleh menolak laporan yang masuk dari masyarakat guna menjaga kepercayaan publik.
"Secara prinsip, kita sebagai lembaga pengawas pemilu ini tidak boleh menolak laporan. Seluruh laporan itu mestinya harus kita terima, tetapi tentu ada ketentuan teknis yang menyertainya," ujar Aswadi.
Materi disampaikan langsung oleh Staf Bawalsu Kutai Timur Divisi Penanganan Pelanggaran dalam materinya membahas mengenai Teknis pengisian formulir penerimaan laporan, pencatatan bukti awal, hingga prosedur pemberian tanda terima laporan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berharap dapat menyelaraskan persepsi antar jajaran, meningkatkan profesionalitas, serta meminimalisir potensi kesalahan prosedur yang dapat berujung pada sengketa hukum maupun etik di kemudian hari.