Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Bawaslu Gelar Pengawasan Partisipatif

c

Sangatta, Bawaslu Kutai Timur - Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Kamis (05/11/2026) di Hotel Kutai Permai Sangatta.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Galeh Akbar Tanjung. Dengan dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Tokoh Masyarakat, OKP/Ormas, Tokoh Agama, Pemilih Pemula dan Tokoh Wanita.

Dalam kegiatan ini, Anggota DPR RI, Aus Hidayat Nur, hadir sebagai pemateri untuk menyampaikan materi terkait penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu.

Disela kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Aswadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, penguatan pengawasan partisipatif merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk turut serta mengawal proses demokrasi.

"Selamat datang di Kabupaten Kutai Timur. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya bersama untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Harapannya, melalui kegiatan ini semakin tumbuh kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu," ujar Aswadi.

Lebih lanjut, pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran serta mewujudkan proses Pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan ini, diharapkan sinergi antara Bawaslu, pemangku kepentingan, dan masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, pengawasan partisipatif dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Pemilu yang berintegritas, demokratis, dan berkeadilan.