Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Kapasitas Bantuan Hukum, Bawaslu Kutim Gelar Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum

x

Sangatta, Bawaslu Kutai Timur - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diikuti pimpinan dan jajaran sekretariat pada Rabu (28/10/2026) di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan ini mengusung tema “Fasilitasi Pengelolaan Layanan Hukum” sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan Upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pengawas pemilu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan yang digelar Bawaslu Kutai Timur tersebut merupakan upaya memperkuat perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang layanan dan bantuan hukum bagi pengawas pemilu khusunya tentang pengaplikasian Jdih di Bawaslu. 

Materi disampaikan langsung oleh Staf Divisi Hukum, Michael Liq dalam materinya menekankan pentingnya implementasi regulasi terkait JDIH sebagai sarana keterbukaan informasi hukum.

“Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang JDIH harus dipedomani dengan baik, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi, baik untuk penelitian, analisis, maupun kepentingan publik lainnya, dapat dengan mudah mengaksesnya,” ujar Michael.

Di tengah derasnya arus dinamika demokrasi, pengawas pemilu tidak hanya membutuhkan ketajaman pengawasan, tetapi juga pijakan hukum yang kuat. Sebab hukum adalah pagar yang menjaga langkah, sekaligus payung yang melindungi mereka yang bekerja memastikan demokrasi tetap berjalan di jalurnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur berharap kapasitas sumber daya manusia dalam bidang layanan dan advokasi hukum semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.